DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Wacana Car Free Night (CFN) terus bergulir. Terkini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) diketahui tengah mengkaji beberapa lokasi yang diusulkan untuk pelaksanaan. Senin (30/6/2025).

Kendati pembahasan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum berkomunikasi mengenai wacana tersebut kepada DPRD DKI Jakarta.

“Kami mendukung segala inisiatif dari Pemprov DKI yang berupaya untuk menjadikan ruang publik hidup sekaligus menggerakan perekonomian UMKM, apalagi kalau itu juga bisa mendorong warga Jakarta untuk beralih ke gaya hidup yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

“Tapi bagaimana pun Pemprov DKI juga harus berbicara dengan kami supaya dari pihak DPRD DKI juga bisa merancang produk hukum sebagai dasar untuk kebijakan tersebut sebelum akhirnya dilaksanakan,” sambungnya.

William mengutarakan bahwa penerapan CFN sebaiknya juga memiliki dasar hukum seperti halnya Car Free Day (CFD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

“Hal itu penting agar CFN yang sedang diwacanakan punya landasan hukum yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan, seperti halnya Car Free Day yang diatur dalam Pergub 12/2016,” terangnya.

Ia menekankan pentingnya bagi Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk membahas apakah CFN yang sedang diwacanakan itu juga membutuhkan anggaran.

“Kami sangat menanti dari pihak Pemprov DKI kapan bisa segera menjadwalkan pertemuan dengan DPRD DKI untuk membahas CFN ini. Supaya, kita dapat berbicara dan berdiskusi secara bersama-sama mengenai konsepnya itu sendiri beserta pelaksanaannya, termasuk apakah CFN yang direncanakan itu juga membutuhkan anggaran tambahan,” lanjutnya.

William menjelaskan bahwa pihaknya mendukung inisiatif dan ide-ide Pemprov DKI Jakarta untuk mengalihkan warga Jakarta ke gaya hidup ramah lingkungan. Namun, ide-ide tersebut, termasuk CFN harus dikaji lebih dalam lagi.

“Pada dasarnya, PSI mendukung upaya-upaya untuk mendorong warga Jakarta beralih ke gaya hidup yang ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan. Kemudian, PSI juga mendukung agar supaya Pemprov DKI mengandeng pelaku-pelaku usaha, terutama UMKM dalam berinovasi menggerakan roda perekonomian di tengah-tengah keadaan ekonomi sulit,” serunya.

“Akan tetapi, semua ini membutuhkan kajian yang serius dan mendalam. Kami perlu tahu dulu dampaknya seperti apa dan apakah signifikan bagi warga Jakarta. Terus kami juga perlu mengetahui bagaimana Pemprov DKI akan mengelola CFN ini ke depannya,” tutupnya.