DETIKTV.co.id, JAKARTA – Banjir besar yang kembali menenggelamkan beberapa wilayah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta membuat Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, mempertanyakan efektivitas anggaran untuk penanggulangan bencana tersebut. Selasa (8/7/2025).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan sebanyak Rp4,3 Triliun untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam rangka menangani banjir di ibukota.

“Dalam APBD TA 2025, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp4,3 Triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Bun.

“Karena angkanya sudah besar, maka tidak salah kalau warga berharap Pemprov DKI dapat menangani permasalahan banjir dengan baik. Akan tetapi, nyatanya banjir kerap terjadi setiap kali turun hujan besar dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Bun mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut apakah sudah efektif lantaran warga Jakarta terus mengalami banjir dari awal tahun ini.

“Jakarta tak henti-hentinya ditenggelamkan oleh banjir, terutama ketika terjadi hujan yang intensif. Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir,” lanjutnya.

Salah satu permasalahan yang ia sorot adalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahwa terdapat 10 dari 600 unit pompa yang rusak dan terbakar dalam fenomena banjir terkini (7/7/2025).

“Kondisi riil di lapangan hanya membuat kita semakin bertanya-tanya. Barusan, Mas Pram sendiri mengungkapkan bahwa 10 dari 600 unit pompa terbakar. Dalam penjelasannya, hal itu dikarenakan pompa-pompa tersebut tidak bisa menahan debit air yang tinggi,” katanya.

“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi, apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi,” sambungnya.

Bun menggarsibawahi anggaran Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir sebesar kurang lebih Rp704 Miliar. Ia mempertanyakan apakah penggunaannya sudah tepat atau perlu dievaluasi agar dapat menangani banjir lebih baik lagi ke depannya.

“Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp704 Miliar untuk memelihara dan mengoperasikan stasiun-stasiun pompa banjir. Lantas, bagaimana penggunaannya sampai-sampai masih ada pompa air yang harusnya berfungsi saat banjir malah terbakar,” terusnya.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengevaluasi kejadian ini dan merancang serta menggunakan anggarannya secara lebih optimal lagi ke depannya.

“Kami berharap anggaran Pemprov DKI yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menangani banjir supaya dampaknya tidak parah di kemudian hari,” tutupnya.