DETIKTV.CO.ID,HALSEL– Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Dewan Pengurus Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Halmahera .Selatan terus menuai sorotan.

Sejumlah pihak menilai, kepemimpinan karateker bersama perangkatnya gagal mengonsolidasikan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta kelompok Cipayung Plus dalam menyatukan langkah menuju pelaksanaan Musda.

Sorotan tajam datang dari LO Ismit Usman, Safri Nyong menegaskan bahwa kelemahan dalam konsolidasi terlihat jelas dari carut-marutnya proses penyusunan daftar kepesertaan, termasuk Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) yang dianggap sarat rekayasa.

Menurut mereka, ada upaya penyiasatan yang dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional menjelang pembukaan pendaftaran peserta Musda.

“Ini jelas mencederai prinsip demokrasi pemuda. Bagaimana mungkin Musda bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate kalau sejak awal prosesnya saja sudah diwarnai dengan trik yang bertentangan dengan aturan organisasi,” ucap Safri Nyong.

Safri nyong menambahkan, Musda sejatinya menjadi momentum pemuda Halsel untuk meneguhkan persatuan, memperkuat gerakan, serta melahirkan gagasan segar bagi pembangunan daerah.

Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan adanya praktek eksklusif yang menutup ruang partisipasi penuh dari OKP dan Cipayung Plus.

“Karateker seharusnya hadir sebagai perekat, bukan justru menjadi pihak yang memperuncing perbedaan dengan memainkan mekanisme kepesertaan. Kalau pola ini dibiarkan, Musda ke-VII hanya akan melahirkan konflik berkepanjangan dan memperlemah KNPI Halsel ke depan,” tegas Safri.

Kritikan ini sejalan dengan keresahan sejumlah OKP yang merasa terpinggirkan dari proses Musda. Mereka menilai panitia lebih fokus mengakomodasi kelompok tertentu dibanding membangun musyawarah yang sehat dan inklusif.

Musda ke-VII DPD II KNPI Halsel sendiri dijadwalkan menjadi ajang penting bagi pemuda di Halmahera Selatan untuk memilih ketua baru sekaligus merumuskan arah gerakan organisasi.

Dengan adanya berbagai polemik ini, sejumlah pihak khawatir Musda hanya akan menjadi formalitas tanpa menghasilkan keputusan yang legitimate.

Kini, publik menunggu langkah tegas dari karateker dalam menyikapi kritik yang berkembang. Apakah mereka akan merespons dengan membuka ruang dialog yang lebih transparan, atau tetap melanjutkan proses Musda dengan segala kontroversinya.