DETIKTV.CO.ID,SOFIFI– Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sarbin Sehe, melontarkan peringatan keras kepada jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia menegaskan, penanganan kesehatan masyarakat tidak boleh bergantung pada komando Gubernur semata,” Kamis (21/8/2025).

‎Jangan tunggu instruksi Gubernur hampir tidak bisa tidur karena jantungnya rakyat menjadi prioritas,” ujar Sarbin dengan nada serius saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan bersama Gubernur Sherly Laos.

‎Bagi Sarbin, kesehatan publik bukan sekadar angka dalam laporan resmi. Ia melihatnya sebagai denyut kehidupan rakyat Maluku Utara yang kini berada di titik rawan.

‎Data dari pemeriksaan kesehatan terbaru cukup mencemaskan. Dari 42 orang yang diperiksa lewat program PKG dan Temu Diagnosa Cepat (TDC), tiga di antaranya terdeteksi mengalami masalah kesehatan serius.

‎‎“Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Maluku Utara yang mencapai 1,3 juta jiwa, ini sudah masuk kategori lampu merah. Kita bicara tentang kondisi kritis,” tegas Sarbin.

‎‎Ironi ini semakin mencolok ketika bicara soal kesehatan perempuan. Dari 32 perempuan yang diperiksa, empat dinyatakan memiliki gangguan serius. Menurut Sarbin, fakta ini adalah peringatan keras bahwa kesehatan perempuan dan ibu penopang generasi masa depan harus mendapat perhatian ekstra.

‎‎Hingga kini, angka masyarakat Maluku Utara yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan baru menyentuh 7 persen. Angka ini, bagi Sarbin, jauh dari ideal.

‎“Ini artinya teman-teman di bidang kesehatan harus bekerja lebih maksimal. Jangan hanya berhenti di meja birokrasi. Mari kita edukasi, kita sosialisasikan, dan ajak semua keluarga: ayah, ibu, kakak, adik, hingga kerabat untuk ikut memeriksakan diri,” ucapnya lantang.

‎Sarbin menegaskan, kesehatan bukan soal pribadi, melainkan tanggung jawab kolektif. Rakyat tidak boleh menjadi korban keterlambatan birokrasi atau minimnya kesadaran.

‎

‎Selain kesehatan umum, Sarbin juga menyoroti aspek pendidikan, khususnya bagi siswa SMA. Ia meminta sekolah mempersiapkan siswanya untuk mengikuti program edukasi kesehatan dan seksualitas yang akan digelar pada Februari hingga April mendatang.

‎

‎“Edukasi seksual itu penting, tapi harus disampaikan oleh tenaga yang benar-benar kompeten, bukan dari gosip kelas atau informasi keliru. Kepala sekolah harus ikut memastikan hal ini,” ujar Sarbin, seakan mengingatkan bahwa pendidikan kesehatan adalah fondasi masa depan bangsa.

‎

‎Pernyataan Sarbin Sehe sejatinya menggugah kesadaran publik. Ia menggeser perspektif bahwa tugas seorang wakil gubernur bukan hanya mengurus proyek pembangunan fisik, melainkan memastikan rakyat tetap hidup sehat.

‎

‎Dalam konteks ini, kesehatan bukan sekadar program teknis, melainkan politik tertinggi: menjaga keberlangsungan hidup warga.

‎‎Jika angka pemeriksaan hanya 7 persen dan kondisi perempuan sudah dalam status alarm merah, maka krisis kesehatan ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Dinkes tidak bisa berjalan lamban, karena penyakit tidak menunggu instruksi.