DETIK TV | JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Khusus Ibukota (DKI) menyampaikan perkembangan yang mengkhawatirkan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Imbas dari pengurangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, anggaran BPJS di Jakarta rencananya akan dikurangi.

Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, meminta agar BPJS warga Jakarta yang kini menjangkau sebanyak 4,2 juta tidak dipotong.

“Ini terkait dengan BPJS. BPJS ini akan ada pengurangan dari Rp1,8 triliun, dikurangi anggarannya jadi Rp1,3 triliun. Berarti, ada pengurangan setengah triliun untuk pelayanan BPJS masyarakat DKI Jakarta,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi E Bersama Eksekutif Membahas RAPBD 2026 pada Hari Rabu (22/10/2025).

“Sejauh ini kan peserta BPJS kita ini kurang lebih 4,2 juta. Jadi, setelah saya hitung kalau dikurangi setengah triliun, ini bisa mengurangi lebih dari 1,3 juta masyarakat DKI Jakarta yang sudah tidak tercover dengan BPJS lagi nantinya,” lanjutnya.

Justin mengatakan bahwa sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.

Memang akan ada shifting atau konversi terhadap BPJS dengan desil tertentu yang semestinya ditanggung oleh pemerintah pusat, akan tetapi konversi tersebut diharapkan jangan sampai menghambat pelayanan masyarakat yang biasanya tidak tahu menahu terkait konversi dan birokrasi kewenangan ini.

“Saya kira ini berpotensi terjadi chaos ya. 1,3 juta masyarakat begitu mereka sakit, begitu mereka masuk ke IGD, ternyata sudah tidak ada lagi fasilitas dari DKI untuk BPJS gratisnya. Ini pasti kemungkinan bisa chaos di lapangan. Ini membuat saya sangat khawatir,” katanya.

Demikian, Justin meminta agar Dinkes DKI memangkas pengeluaran-pengeluaran bersifat tersier supaya anggaran-anggaran yang tersisa bisa diperuntukkan membayar layanan BPJS bagi warga Jakarta.

Salah satunya adalah rencana pembelian lampu operasi LED seharga Rp1,4 miliar per unitnya. Padahal, biayanya di INAPROC, yaitu laman pengadaan pemerintah berbasis online, hanya sebesar Rp677 juta dengan spek yang sama.

“Contohnya, ini Dinas Kesehatan mau beli lampu operasi dengan anggaran 1 unitnya Rp1,4 miliar. Tetapi kalau kita cek sendiri di INAPROC, itu harga tertingginya cuman Rp677 juta dengan spek yang sama,” sambungnya.

Kemudian, Justin juga menyorot rencana pembelian laptop dan komputer PC yang baik harga maupun speknya ia nilai terlalu tinggi untuk kebutuhan Dinkes DKI.

“Selanjutnya, anggaran yang bisa kita sorot juga itu penganggaran laptop dan PC. Ini PC-nya dianggarkan Rp55 juta per satuan, kalau laptopnya Rp43 juta. Ini laptopnya bisa beli laptop gaming merek Alienware,” tegas