Detik TV | Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan bahwa penguatan collaborative governance antara pemerintah pusat dan daerah merupakan landasan penting untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan nasional yang lebih responsif dan inklusif.

Ia menjelaskan bahwa dinamika dunia kerja yang berubah sangat cepat—mulai dari digitalisasi, otomatisasi, hingga tumbuhnya ekonomi platform—menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi.

Menurut Afriansyah, efektivitas kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada formulasi di tingkat pusat, tetapi terutama pada kualitas pelaksanaannya di daerah.

“Kebijakan dibuat di pusat, tetapi keberhasilannya ditentukan di lapangan. Kita harus meninggalkan pola top-down dan beralih ke model kolaboratif yang menempatkan seluruh pihak sebagai mitra sejajar,” ujar Afriansyah saat menutup Sarasehan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia turut mengapresiasi berbagai praktik baik yang telah diinisiasi pemerintah daerah, seperti pengembangan BLK yang terhubung dengan kebutuhan industri (link and match), pemanfaatan teknologi digital untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, serta penguatan peran forum tripartit daerah.

Afriansyah menilai inovasi tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah mampu menciptakan layanan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan sesuai karakteristik kebutuhan industri lokal.

Menutup arahannya, Afriansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

“Kita bekerja bersama, bertanggung jawab bersama, dan maju bersama untuk masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adaptif,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat membuka sarasehan pada Senin (24/11/2025) juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan berorientasi digital.

Ia menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya terkait upah, tetapi juga mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

“Saya ingin serikat pekerja dan manajemen industri bersama-sama membangun sistem berbasis kompetensi, keterampilan, dan teknologi digital,” ujar Yassierli.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyoroti perlunya kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

“Kebijakan ketenagakerjaan harus lincah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku hubungan industrial,” tuturnya.

Ia berharap sarasehan ini dapat menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret yang sejalan antara kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di daerah.

“Setiap kebijakan harus memberi manfaat langsung bagi pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” tambahnya.