DETIKTV.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka menjemput bola aspirasi dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mengadakan Pelayanan Terpadu Malam Hari di Kantor Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), pada hari Jumat (6/2/2026) lalu.

 

“Saya terdorong oleh kesulitan yang dialami masyarakat yang terkendala jam kerja ketika ingin menyampaikan aspirasinya dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta. Padahal, ini merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warga Jakarta untuk mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya.

 

“Oleh karena itu, Pelayanan Terpadu Malam Hari ini kami adakan dengan mengundang beberapa perangkat daerah yang bisa menerima berbagai jenis aduan dari masyarakat,” jelasnya.

 

Ia mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengikuti kegiatan Pelayanan Terpadu Malam Hari itu mengeluhkan masalah-masalah seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, pemindahan Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain.

 

“Kita menerima banyak keluhan, mulai dari masalah KJP Plus karena beberapa warga terkena perubahan desil, kemudian kesulitan dalam melakukan pemindahan KK, kendala seputar sertifikat tanah, dan permohonan penopingan pohon,” lanjutnya.

 

Kevin menyatakan bahwa kegiatan Pelayanan Terpadu Malam Hari yang ia rintis juga akan dilakukan di kelurahan-kelurahan lainnya.

 

Hal itu didorong oleh adanya urgensi bagi Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah secara luas untuk menjadi lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kevin menyinggung kasus bunuh diri seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai alasan kenapa pemerintah harus bisa dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa saja masalah nyata yang dihadapi oleh warganya dan bergerak cepat untuk mengatasinya.

 

“Melihat respons positif dari masyarakat, kita akan mengadakan kegiatan ini secara rutin setiap bulannya dengan cara berkeliling ke setiap kelurahan. Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Sebab, jika pemerintah tidak hadir dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warganya, hal itu akan meninbulkan frustrasi dan berdampak buruk terhadap masyarakat,” tutupnya.