Detik TV | Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 yang disepakati jauh dari harapan, merupakan keputusan sepihak, dan dinilai kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan subsidi pangan.

Pada Kamis (30/10/2025) malam, Banggar DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD TA 2026 di angka sekitar Rp81 triliun. Kendati demikian, terdapat pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam prosesnya. Pada saat yang sama, ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp200 miliar.

“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar. Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” kata Bun setelah menghadiri Rapat Banggar tersebut.

Bun menilai bahwa Rp300 miliar yang dikurangi dari subsidi pangan seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan warga Jakarta.

“Seharusnya, anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar itu, apabila dipertahankan, bisa memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta, mulai dari beras, daging, telur, dan lain-lainnya,” sambungnya.

“Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” lanjutnya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran sebanyak Rp200 miliar untuk Forkopimda sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Salah satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memerhatikan keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi permasalahan dan tidak dapat ditunda lagi.

“Sekalipun anggaran subsidi pangan ditarik dan dialihkan untuk keperluan lainnya, masih ada kepentingan-kepentingan lainnya yang menurut saya lebih mendesak. Salah satunya adalah keterbatasan lahan pemakaman. Hal itu menjadi permasalahan besar bagi warga Jakarta kini. Seharusnya, sebagian dari dana untuk Forkopimda tersebut bisa dialihkan ke sini,” jelasnya.

“Jadi, saya pikir Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya supaya tepat sasaran. Selain pangan, seharusnya bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta-lah yang diprioritaskan,” pungkas