KH Yusuf Chudlori
Detik.TV : Lumbung Info Peristiwa 
Oleh : Yusuf Rifqon M.

Keputusan KH Ma’ruf Amin dan KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) untuk mundur dari jabatan struktural Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) patut dibaca melampaui sekadar dinamika partai politik. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), langkah seorang kiai—terlebih kiai dengan otoritas simbolik kuat—nyaris selalu mengandung pesan etik, arah, dan bahkan koreksi kultural. Dalam konteks ini, pengunduran diri keduanya justru dapat dimaknai sebagai jawaban kultural atas pertanyaan besar tentang figur kepemimpinan PBNU ke depan.

Menjaga Jarak antara Jam’iyah dan Jam’iyyah Siyasiyah

NU sejak awal berdiri menempatkan diri sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah—organisasi keagamaan dan sosial—yang tidak larut sepenuhnya dalam politik praktis. Meski NU memiliki sejarah panjang beririsan dengan kekuasaan, para kiai sepuh selalu menjaga satu prinsip penting: NU tidak boleh disubordinasikan oleh partai politik manapun.

Dalam kerangka ini, mundurnya KH Ma’ruf Amin—seorang Rais Aam PBNU sekaligus Wakil Presiden RI—dan Gus Yusuf Chudlori dari struktur PKB dapat dibaca sebagai upaya menegaskan kembali garis batas tersebut. Ini adalah pesan halus namun tegas bahwa figur-figur yang digadang untuk kepemimpinan PBNU harus berdiri di atas semua kepentingan politik, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuatan elektoral tertentu.

Etika Kepemimpinan PBNU: Kultural, Bukan Elektoral

PBNU membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya cakap secara organisatoris, tetapi juga memiliki otoritas moral dan kemandirian politik. KH Ma’ruf Amin dan Gus Yusuf memahami betul bahwa legitimasi kepemimpinan di NU tidak lahir dari struktur partai, melainkan dari khidmah, keilmuan, dan penerimaan kultural warga nahdliyin.

Dengan mundur dari struktur PKB, keduanya seolah menyampaikan pesan bahwa calon pemimpin PBNU ke depan harus steril dari konflik kepentingan politik praktis. Kepemimpinan NU menuntut posisi above the battle, menjadi peneduh bagi seluruh spektrum politik umat, bukan hanya satu gerbong.

Memberi Ruang Regenerasi dan Netralitas

Langkah ini juga membuka ruang regenerasi yang lebih sehat. NU sedang menghadapi tantangan besar: transformasi sosial, digitalisasi dakwah, hingga polarisasi politik umat. Menjawab tantangan ini, PBNU membutuhkan figur yang mampu merangkul semua faksi—tradisionalis, progresif, struktural, maupun kultural—tanpa beban afiliasi politik yang terlalu kental.

Dalam konteks ini, mundurnya dua tokoh tersebut justru memperkuat posisi mereka sebagai figur pemersatu, bukan penarik kepentingan. Mereka hadir sebagai referensi moral, bukan sebagai aktor politik.

Pesan Tersirat untuk PKB dan NU

Bagi PKB, langkah ini adalah pengingat bahwa dukungan kultural NU tidak identik dengan kontrol struktural. Sementara bagi NU, ini adalah penegasan arah: PBNU ke depan membutuhkan kepemimpinan yang independen, bermartabat, dan menjaga marwah jam’iyah.

Dengan kata lain, pengunduran diri ini bukan kekosongan, melainkan penataan ulang peran. Para kiai besar kembali ke khittahnya sebagai penjaga nilai, sementara politik dibiarkan berjalan di jalurnya sendiri.

Penutup

Mundurnya KH Ma’ruf Amin dan Gus Yusuf Chudlori dari struktural PKB bukanlah langkah menjauh dari tanggung jawab, melainkan bentuk kedewasaan kepemimpinan. Ia adalah jawaban kultural atas kegelisahan warga NU tentang masa depan PBNU: bahwa kepemimpinan NU harus bersih dari tarik-menarik politik praktis, berdiri di atas semua golongan, dan tetap setia pada khittah.

Dalam politik NU, langkah mundur sering kali justru menjadi langkah paling maju.

Jakarta, Sabtu-7-Februari-2026.
Editor : Hanan Fauzi