DETIKTV.CO.ID, JAKARTA – Dua peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Dua kisah pendek, namun cukup untuk menampar nurani kita bersama. Seorang anak mengakhiri hidupnya sendiri. Ia meminta sepuluh ribu rupiah kepada ibunya untuk membeli buku dan alat tulis. Ibunya tidak punya. Agar sang ibu tak semakin susah, anak itu memilih menggantungkan hidupnya pada seutas tali.

Anak yang lain meminta nasi kepada ibunya. Jawabannya sama: tidak ada. Sang ibu menyuruhnya pergi berjualan tisu agar mereka bisa membeli nasi.

Anak itu berangkat tanpa keluh, tanpa niat mengemis. Dalam perjuangannya mencari sebungkus nasi, ia meninggal dunia, terlindas truk kontainer. Insyaallah syahid, Nak.

Dua anak. Dua akhir hidup dalam keadaan papa. Yang satu wafat dalam keputusasaan. Yang lain wafat dalam perjuangan.

Keduanya adalah potret buram wajah kemiskinan di tengah gemerlap kehidupan para pejabat yang berpesta pora, mempertontonkan kemewahan, dan—lebih menyakitkan lagi—sering kali dari hasil merampok kekayaan negeri ini.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan jargon kemajuan, kita kerap lupa bahwa ukuran paling dasar dari kepemimpinan publik bukanlah seberapa megah proyek yang diresmikan, melainkan seberapa dalam seorang pejabat mampu mendengar penderitaan warganya.

 

Kepekaan sosial bukan aksesori moral, melainkan inti dari mandat kekuasaan itu sendiri.

 

Masalah utama yang kita hadapi hari ini bukan kekurangan data atau rencana, tetapi jarak emosional antara elite pemerintahan dan realitas hidup masyarakat. Banyak kebijakan lahir dari ruang rapat berpendingin udara, bukan dari lorong-lorong kampung, pesisir, atau desa terpencil tempat warga berjuang mempertahankan hidup.

Akibatnya, kebijakan sering terasa asing, tidak menyentuh akar persoalan, bahkan kerap menambah beban baru.

Di sinilah pentingnya perkakas mendengar penderitaan warga. Mendengar, dalam konteks kepemimpinan publik, bukan sekadar membaca laporan atau statistik.

Mendengar adalah kesediaan untuk hadir, menyimak tanpa prasangka, dan membiarkan suara warga—yang sering kali lirih dan terpinggirkan—menjadi dasar pertimbangan kebijakan.

Metode observasi langsung adalah langkah awal yang tak tergantikan. Seorang pejabat publik perlu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana warga hidup: petani yang bergulat dengan pupuk mahal, nelayan yang menghadapi cuaca ekstrem dan hasil tangkapan yang tak menentu, atau warga miskin kota yang kesulitan mengakses air bersih dan layanan kesehatan. Observasi semacam ini bukan kunjungan seremonial, melainkan proses belajar sosial yang menuntut kerendahan hati.

Selain observasi, wawancara warga menjadi metode penting untuk memahami realitas secara lebih mendalam. Wawancara bukan interogasi, apalagi pencitraan, melainkan dialog setara.

Warga harus diposisikan sebagai subjek pengetahuan tentang hidup mereka sendiri. Dari merekalah kita belajar apa yang bekerja, apa yang gagal, dan mengapa suatu kebijakan terasa tidak adil. Wawancara yang jujur sering kali membuka fakta yang tak pernah tercatat dalam laporan resmi.

 

Namun, mendengar dan memahami saja tidak cukup. Seorang pemimpin dituntut untuk merasakan—empati yang melampaui simpati.

 

Empati berarti berani membiarkan diri terganggu oleh penderitaan orang lain. Dalam empati, pejabat publik tidak lagi berdiri di atas warga, tetapi bersama mereka. Dari sinilah lahir kebijakan yang manusiawi dan solutif, bukan sekadar administratif.

Kepekaan sosial juga menuntut keberanian menahan diri dari gaya hidup hedonis dan pamer kekayaan. Di tengah kemiskinan dan ketimpangan, perilaku pejabat yang mempertontonkan kemewahan bukan hanya tidak etis, tetapi melukai rasa keadilan publik.

Kepemimpinan sejati justru ditandai oleh kesederhanaan dan kesediaan untuk ikut menanggung beban rakyat. Sejarah mengajarkan: pemimpin besar bukan mereka yang hidup paling nyaman, melainkan mereka yang berani menderita demi melayani.

Elite pemerintahan harus sadar bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan tiket menuju privilese sosial. Ketika pejabat lebih sibuk mengurus citra, fasilitas, dan lingkaran kekuasaan, di situlah orientasi pelayanan mulai hilang.

Padahal, kepercayaan publik hanya dapat dirawat melalui kerja nyata dan keberpihakan yang konsisten pada rakyat kecil.

Dari proses mendengar, mengamati, dan merasakan inilah solusi yang relevan dapat ditawarkan. Solusi tidak harus besar dan mahal, tetapi harus tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ke depan, kita membutuhkan pejabat publik yang menjadikan kepekaan sosial sebagai kompetensi utama.

Mereka yang mau turun ke bawah, membuka telinga dan hati, serta bekerja dengan keberanian moral. Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tetapi dari seberapa manusiawi kebijakannya.

Tentang dua kasus menyedihkan dan melukai hati nurani kita di atas, sedih rasanya menyaksikannya sementara triliunan rupiah sudah digelontorkan demi MBG, dan masih ada nestapa kelaparan di negeri ini.

Sebagai anak bangsa, ada baiknya kita mengajukan pertanyaan ini: apa kabar Kementerian Sosial beserta jajarannya? Demikian pula Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan beserta jajarannya?