DETIKTV.CO.ID, JAKARTA – Menyusul aksi kekerasan antar remaja yang terbaru, yaitu penyiraman air keras pada hari Jumat (6/6/2026) lalu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus), Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, kembali melontarkan kritik.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah berlaku tidak tegas terhadap kekerasan-kekerasan remaja yang terjadi selama ini. Pendekatannya yang digadang-gadang ‘humanis’ gagal mencegah terulangnya masalah-masalah seperti tawuran dan kini serangan individual terhadap 3 orang pelajar dengan menggunakan air keras.

“Ketidaktegasan Mas Pram ini sangat menjijikan. Sudah ada pelajar yang lehernya ditebas, dan baru-baru ini 3 lagi pelajar menjadi korban siraman air keras, tapi masih bersikukuh dengan menggunakan pendekatan yang humanis, sepertinya Gubernur tidak peduli dengan terus berjatuhannya korban jiwa di kalangan warganya!” serunya.

“Karena pendekatan yang humanis ini, yang tidak menuntut tanggung jawab dari pelaku-pelaku kekerasan, insiden seperti kemarin itu bisa terjadi. Orang merasa bebas untuk berbuat semaunya saja,” ujarnya.

Menurut Justin, kejadian yang terakhir ini harus menjadi titik balik evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani masalah-masalah kenakalan remaja yang tidak hanya terbatas kepada tawuran dan kekerasan saja, tetapi secara lebih luas lagi.

Ia menuntut agar salah satu sanksi keras yang dikenakan kepada keluarga-keluarga yang anaknya terlibat dalam tawuran dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya adalah pencabutan bantuan sosial (bansos).

“Kejadian ini harus menjadi titik balik Mas Pram dalam menangani isu kenakalan remaja yang sudah tidak bisa ditolerir lagi,” katanya.

“Mulai sekarang, pelaku-pelaku kenakalan, terutama yang terlibat dalam tawuran bansos keluarganya harus dicabut. Sudah terlalu lama kita membiarkan para keluarga yang tidak bertanggungjawab merasa aman dari konsekuensi atas tindakan-tindakan pidana anak-anaknya yang kerap terlindungi karena masalah umur,” sambungnya.

Justin juga menyerukan agar Pemprov DKI Jakarta serius dalam mempertimbangkan pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk menangani kenakalan remaja.

“Perlu ada Perda juga yang tidak hanya menyasar kepada kenakalan remaja, tapi juga tanggung jawab keluarga dalam pendidikan karakter anak,” imbuhnya.

 

“Bersamaan, Pemprov DKI perlu harus mengenakan sanksi-sanksi berat mulai dari denda sampai kurungan bagi para orang tua yang anaknya terlibat dalam tawuran,” terusnya.

“Tindakan tegas mendesak diperlukan tidak hanya semata untuk memberikan efek jera, tapi untuk melindungi warga lain, sekaligus untuk kita wariskan peradaban yang lebih bertanggung jawab di Jakarta.”, tutupnya.