DETIKTV.CO.ID, JAKARTA – Kondisi kebebasan pers di Indonesia kian mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan yang dialami media, baik dalam bentuk ancaman langsung maupun gangguan akibat transformasi digital yang melemahkan keberlanjutan bisnis media.

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan terhadap ancaman terhadap jurnalis dan media. Sejumlah institusi pers, termasuk Tempo, mengalami intimidasi serius yang mengancam keselamatan wartawan dan kelangsungan kerja mereka.

 

“Indonesia tak lagi bisa dikategorikan sebagai negara demokratis, melainkan condong ke arah otokrasi, sebagaimana tercermin dalam penurunan skor Indeks Demokrasi,” ujar Usman dalam diskusi yang diadakan Kedutaan Besar Swiss di Jakarta pada Kamis (8/5/2025).

 

Usman menambahkan bahwa selain tekanan politik, disrupsi digital dan tekanan ekonomi juga berdampak besar terhadap kebebasan pers. Beberapa media besar seperti Kompas dan The Jakarta Post terpaksa menyesuaikan pemberitaan, sementara media kecil banyak yang gulung tikar.

 

“Ini adalah bentuk kontrol terhadap media yang kritis terhadap pemerintah,” tegas Usman.

 

Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, menekankan bahwa pers yang bebas dan independen sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi dan keterbukaan masyarakat. Ia menyerukan agar pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers.

 

“Kebebasan pers adalah bagian penting dari demokrasi, serta mencerminkan keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, dan hak asasi manusia,” katanya.

 

Zehnder juga mengutip pernyataan Sekjen PBB António Guterres bahwa jurnalisme independen membawa manfaat besar bagi masyarakat luas. Ia menyoroti tahun 2024 sebagai salah satu tahun terberat bagi jurnalis global, dengan meningkatnya ancaman kekerasan, perundungan daring, dan serangan digital.

 

Di tengah tantangan itu, Zehnder menyatakan bahwa Swiss terus mendukung jurnalis Indonesia dan global yang tetap menjalankan tugasnya dengan integritas dan keberanian. Ia menegaskan komitmen Swiss untuk membela hak asasi manusia, memperkuat demokrasi, dan mendukung kebebasan pers di wilayah ASEAN.

 

Sebagai catatan, kebebasan pers di Swiss dijamin oleh Konstitusi Federal dan menjadi fondasi utama sistem demokrasi negara tersebut. Media Swiss beroperasi secara independen dan bebas dari tekanan pemerintah.

 

Sumber : Hukumonline