DETIK TV | JAKARTA – Pada Hari Rabu (10/9/2025), Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian di ibukota untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya.

Rencana tersebut mendatangkan apresiasi dari Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau. Akan tetapi, ia juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar memperbaiki beberapa permasalahan mendasar terkait isu perumahan untuk memastikan programnya dapat berjalan secara optimal.

“Kami mengapresiasi bahwasanya Pemprov DKI berencana untuk membangun hunian-hunian baru bagi warga Jakarta. Kendati demikian, masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya,” katanya.

Salah satu permasalahan yang diungkit oleh Bun adalah kendala yang dialami oleh warga ketika mengakses aplikasi Sistem informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

Menurut Bun, Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian-hunian di ibukota. Akan tetapi, aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada para warga.

“Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ. Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi,” sambungnya.

“Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi-informasi yang benar, sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya,” lanjutnya.

Menyangkut permasalahan yang lebih besar lagi, Bun juga mengungkit Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp103 miliar dari tunggakan-tunggakan sewa, listrik, air, dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.

“Belum lagi kita membahas adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun. Hal itu menyangkut berbagai jenis tagihan, termasuk salah satunya adalah tagihan sewa yang belum dilunasi,” ujar pria yang kerap disapa Koh Abun itu.

“Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya,” tutupnya.