DETIKTV.CO.ID, TERNATE — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. R. Graal Taliawo, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai belum maksimal menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam pernyataannya, Graal mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos untuk melibatkan seluruh bupati dan wali kota dari 10 kabupaten/kota saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian dan lembaga pusat.

‎

‎Hal ini disampaikannya dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Paddock Cafe, Ternate, Jumat malam (13/6). Graal menilai, lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi penyebab utama stagnasi pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan perlindungan wilayah pesisir.

‎

‎“Saya melihat langsung di lapangan, program-program pemerintah tidak menjangkau masyarakat secara merata. Di Gane dan Bacan, Halmahera Selatan, masyarakat masih menjerit soal pendidikan dan akses jalan yang buruk. Talud di wilayah pesisir pun tidak dibangun, padahal itu penting untuk mitigasi bencana,” tegas Graal.

‎

‎Politikus asal Maluku Utara itu juga menyinggung kondisi memprihatinkan sekolah-sekolah di desa terpencil, seperti Desa Matuting, Halmahera Selatan, yang disebut kekurangan guru dan tidak memiliki pagar. Ia menilai ini sebagai bentuk ketidakpedulian negara terhadap masyarakat di wilayah paling bawah.

‎

‎“Sangat disayangkan, sektor pendidikan saja luput dari perhatian, bagaimana dengan sektor lainnya? Negara ini seakan tidak hadir di tengah masyarakat kecil,” ujar Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-undang DPD RI itu.

‎

‎Graal menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara Gubernur dan para kepala daerah dalam memperjuangkan program pembangunan ke tingkat pusat. Ia menyarankan agar saat Gubernur mengusulkan program strategis ke kementerian, harus didampingi oleh bupati atau wali kota yang bersangkutan.

‎

‎“Kalau Gubernur dorong pembangunan jalan di Halsel ke kementerian, bupatinya harus ikut. Jangan jalan sendiri. Dengan cara itu, aspirasi rakyat bisa lebih didengar dan pemerintah tidak hanya sibuk formalitas tanpa hasil nyata,” tandasnya.

‎

‎Dorongan Graal mencerminkan keresahan warga atas lambannya pembangunan dan komunikasi antar pemerintah di Maluku Utara. Ia berharap pemerintah tidak lagi bekerja di ruang kosong, tapi benar-benar hadir untuk rakyat yang selama ini merasa ditinggalkan.