DETIK TV | JAKARTA – Jakarta Fair Kemayoran 2025 ditutup dengan pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Rano Karno, bahwa jumlah transaksi sebesar Rp7,3 triliun membuktikan perekonomian Jakarta masih baik. “Pendapatan juga melebihi target, Rp7,3 triliun. Ini menandakan bahwa secara ekonomi Jakarta fine-fine saja,” katanya, Minggu (13/7/2025).

Ucapan pria yang kerap disapa Bang Doel itu mendapatkan respons kritis dari Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, yang menyorot kenyataan bahwa jumlah perputaran uang dalam acara Pekan Raya Jakarta (PRJ) itu merosot Rp200 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kenyataannya, perputaran uang selama PRJ tahun ini malah turun sebesar Rp200 miliar. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Doel. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan dan lebih jauh lagi perekonomian Jakarta ‘fine-fine saja’,” ujarnya mengutip Rano.

August tetap mengapresiasi penyelenggaraan PRJ 2025 kali ini dan mengganggapnya sebagai bagian penting dalam upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggenjot konsumsi masyarakat. Akan tetapi, ia meminta semua pihak, termasuk Rano untuk bersikap realistis berdasarkan kepada data-data dan fakta-fakta yang ada.

“Jangan salah paham, kami mengapresiasi penyelenggaraan PRJ ini. Acara itu sangat penting untuk mendongkrak konsumsi dan menghidupkan pelaku-pelaku usaha lokal. Namun, kita juga perlu realistis dalam membaca dan menafsirkan data,” sambungnya.

Menurut August, perekonomian Jakarta masih jauh dari kata ‘baik-baik saja’ apalagi pulih. Sekarang, masyarakat di ibukota masih berhadapan dengan lemahnya daya beli dan penggangguran.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan pada awal 2025 (4/6/2025). Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat bahwa 338 ribu warga DKI mengganggur sampai dengan Februari 2025.

“Kini, banyak warga Jakarta yang daya belinya masih belum pulih sejak perekonomian menurun dari awal bulan lalu. Selain itu, lebih dari 300 ribu warga yang masih mengganggur. Ini merupakan permasalahan-permasalahan besar yang menghantui pencapaian dalam PRJ,” katanya.

“Terbaru, kami juga dibuat kaget dengan adanya lulusan sarjana yang mendaftar jadi PPSU. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan tenaga kerja juga menjadi masalah. Sehingga, kami ingin Pemprov DKI tetap fokus menyelesaikan banyaknya permasalahan ekonomi serta tidak larut dalam optimisme yang bersifat semu,” lanjutnya.