JAKARTA – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinovasi dalam menangani tawuran.

Salah satunya, ia mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk mengirimkan anak-anak pelaku tawuran ke barak, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, di daerahnya sendiri.

“Kami mengusulkan kepada Kesbangpol untuk mengirimkan para pelaku tawuran ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan seperti yang sudah dilakukan oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat,” ujarnya.

“Wacana tersebut perlu dikaji. Siapa tahu ini bisa menjadi solusi inovatif bagi Pemprov DKI untuk mengatasi masalah tawuran yang masih sering terjadi di ibukota,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Karyoto, mengungkapkan bahwa 45 kasus tawuran terjadi pada Bulan April 2025 lalu (9/5/2025).

“Inovasi tersebut diperlukan sebagai langkah darurat yang bisa diambil untuk menghadapi tawuran di Jakarta. Belum lama ini, pihak kepolisian sendiri mengatakan ada lebih dari 40 kasus tawuran yang selama Bulan April kemarin,” kata William.

Menurut William, metode mengirimkan anak-anak nakal ke barak sebagai solusi terhadap masalah tawuran patut dicoba karena pelaksanaannya di Jawa Barat menunjukkan tanda-tanda positif dalam perubahan sikap para peserta setelah menjalakan programnya.

“Apa yang dilakukan oleh Jawa Barat dengan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer itu sudah bagus. Anak-anak yang beberapa di antaranya merupakan pelaku kekerasan itu menunjukkan perubahan karakter setelah pulang ke rumah. Kita bisa mencoba hal yang sama dan menurut saya ini bisa mengurangi tawuran,” sambungnya.

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mendiskusikannya bersama dengan pemangku-pemangku kepentingan di Jakarta untuk merancang dan melaksanakan skema terbaik dalam rangka menghadapi tawuran.

“Apapun solusinya, Pemprov DKI harus berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemangku-pemangku kepentingan terkait untuk menemukan penyelesaian terbaik atas permasalahan tawuran yang sedang dihadapi,” tutupnya.