Ternate – Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut), sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas transmigrasi yang tersebar di tujuh kabupaten/Kota sebesar Rp35 miliar.

“Kedatangannya saya ke Malut, bukan hanya untuk sekedar kunjungan kerja, tapi sekaligus menginginkan ada peningkatan terhadap kapasitas di kawasan transmigrasi, baik itu ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan orientasi terhadap perspektif sosial budaya di kawasan transmigrasi di Malut,” kata Viva Yoga Mauladi saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemprov Malut di Ternate, Selasa.

Dia menyebut, ada beberapa kawasan di Maluku Utara yang kemudian masuk dalam program APBN tahun 2025 di antaranya Kabupaten Pulau Morotai, Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara.

“Untuk APBN 2025 total anggaran sebesar Rp35 miliar,” ungkapnya.

Wamen menyampaikan, sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri sebagai lembaga negara yang mandiri dengan tiga amanat yaitu untuk menjaga integrasi nasional dan mempererat bangsa, mengentaskan kemiskinan dan berkontribusi mewujudkan kedaulatan pangan.

Selain itu Viva juga berharap, anggaran yang akan diberikan kepada tujuh Kabupaten/Kota di Maluku Utara tersebut, harus dapat meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan potensi dari produk unggulan lokal.

“Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Malut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe sangat berharap para kepala daerah yang berkesempatan hadir hari ini agar dapat menyatukan visi dalam membangun wilayah transmigrasi di masing-masing kawasan.

“Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kelangsungan hidup masyarakat Maluku Utara khususnya yang saat ini sedang memperjuangkan hajat hidup mereka di daerah transmigrasi,” ucap Wagub.

Kegiatan rakor ini juga diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan terkait kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Gubernur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Tengah, wakil Bupati Halut, Wakil Bupati Halteng, Wakil Bupati Halsel, kadis Nakertrans Malut, Kadis Nakertrans Haltim, jajaran Kememterian Transmigrasi.