Detik TV | Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mempercepat proses sertifikasi Bandara Siboru yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Bupati Fakfak Samaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik menggelar pertemuan resmi dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada Selasa (16/9/2025) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Pertemuan ini difokuskan pada percepatan sertifikasi bandara, pembahasan status kawasan hutan yang bersinggungan dengan lahan Bandara Siboru, serta rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2,3 kilometer untuk mendukung kebutuhan investasi yang mulai masuk di Kabupaten Fakfak.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK, Ade Tri Ajikusumah, SE., M.Si., menyatakan dukungan positif atas percepatan sertifikasi. Ia menegaskan beberapa persyaratan utama harus segera dipenuhi, termasuk aspek teknis terkait tata kelola kawasan hutan.

Bupati Fakfak Samaun Dahlan menegaskan Bandara Siboru memiliki arti strategis bagi daerah.

“Keberadaan bandara ini menjadi kunci peningkatan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses mobilitas masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi. Karena itu, percepatan sertifikasi adalah prioritas agar pengembangan infrastruktur berjalan lancar tanpa hambatan administratif,” ujarnya.

Selain sertifikasi, Bupati juga menyampaikan beberapa agenda penting yang berkaitan dengan proyek strategis. Di antaranya, pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan akses jalan baru sepanjang lebih dari 26 km menuju bandara, pembebasan ruang obstakel seluas 2 hektare (Obstacle Limitation Surfaces/OLS) untuk keselamatan penerbangan, serta pembebasan areal Sekolah Lapang Rakyat (SLR) sekitar 20 hektare yang masuk kawasan hutan.

Pihak KLHK menyambut baik langkah Pemkab Fakfak tersebut dan menegaskan dukungan penuh sepanjang sesuai dengan aturan tata kelola hutan dan perundangan yang berlaku.

“Kami mendukung penuh percepatan sertifikasi Bandara Siboru, mengingat ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional yang berdampak luas bagi masyarakat,” kata Dirjen Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk mengaktifkan tim teknis gabungan. Tim tersebut akan segera turun ke lapangan guna mempercepat penerbitan sertifikat, melakukan pemetaan kawasan, serta menyusun dokumen pendukung yang diperlukan.

Bupati Samaun Dahlan optimistis bahwa koordinasi lintas kementerian ini akan menyelesaikan berbagai hambatan yang ada.

“Kami yakin sertifikasi bisa segera diterbitkan agar bandara ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pemkab Fakfak juga mendorong perpanjangan landasan pacu hingga 2,3 km untuk menjawab kebutuhan investasi ke depan. Dengan dukungan KLHK, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Fakfak sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Papua Barat.