DETIK TV | JAKARTA – Pernyataan Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Alfiansyah Komeng, yang curhat bahwa daerahnya, yaitu Jawa Barat (Jabar) sering disalahkan ketika banjir melanda Jakarta pada Hari Selasa (16/9/2025) dibalas oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung. Pria yang kerap disapa Mas Pram itu mengatakan bahwa salah satu penyebab ibukota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu, Hari Rabu (17/92025).

Polemik tersebut ditanggapi oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, yang menyerukan agar eksekutif di Jakarta dan Jabar, yaitu Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, bekerjasama untuk mengatasi masalah banjir itu.

“Banjir ini sudah menjadi masalah bersama antara Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga yang ada di sekitarnya. Berbagai faktor bermain peran yang membuat masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pemerintah daerah Jabar untuk mengatasi permasalahan ini,” katanya.

“Mas Pram dan Pak Dedi Mulyadi perlu duduk bareng dan berdiskusi mengenai cara-cara terbaik untuk menangani permasalahan ini. Apabila itu terjadi dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan rencana bersama mengendalikan banjir, maka semua warga tanpa mempedulikan tempat tinggalnya lah yang bisa mendapatkan manfaatnya,” terusnya.

Bun menjelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri kalau salah satu faktor terjadinya banjir di Jakarta karena air kiriman adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah-wilayah hulu, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai.

Menurut Bun, hal itu perlu jadi perhatian bersama antara DKI Jakarta dan Jabar, di mana pemerintah provinsi (Pemprov) dari kedua belah daerah harus dapat bekerjasama satu dengan yang lainnya, terlebih karena masalahnya bersifat lintas batas wilayah.

“Salah satu penyebab banjir di Jakarta ini adalah semakin berkurangnya daerah resapan air dimulai dari wilayah hulu. Masalahnya, banyak dari wilayah hulu ini berada di luar batas administratif DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan di sana. Tapi, DKI Jakarta juga harus memainkan peran proaktif dalam hal ini dan turut berpartisipasi di perbaikan-perbaikan yang dilakukan di wilayah hulu,” ujarnya.

“Di sini, kita sudah tidak bisa lagi sekadar menunjuk jari mencari siapa yang bertanggungjawab. Namun, kita harus mulai berbicara mengenai bagaimana caranya melakukan penghijauan lahan kembali secara bersama, bagaimana membangun sistem pengendalian banjir yang terintegrasi, dan memastikan hal-hal sesederhana pengerukan sungai sudah berjalan secara merata di semua daerah, termasuk Jabar. Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan tetangga-tetangganya,” tutupnya.