Oleh: Puji Hartoyo (Ketua Umum PB HMI 2013–2015)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap satu tahun. Dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga Oktober 2025, pemerintahan ini telah menapaki fondasi strategis di berbagai sektor, baik itu ekonomi, hukum, politik, keamanan, hingga diplomasi internasional. Hal ini tergambar dari berbagai survei nasional yang telah dirilis sejumlah lembaga survei kredibel yang menunjukkan tingkat kepuasan publik tinggi dan stabil. Ini menandakan bahwa arah kebijakan pemerintah mendapat kepercayaan luas dari masyarakat.

Ekonomi Stabil di Tengah Ketidakpastian Global

Selama satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II 2025, dengan inflasi terjaga di 2,65 persen dan nilai tukar relatif stabil pada kisaran Rp15.800 per dolar AS.

Sementara itu, Bank Dunia (World Bank, Global Economic Prospect, Juni 2025) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kelesuan ekonomi global tetap solid di kisaran 4,8 persen, tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam.

Untuk pasar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menyentuh angka 8.000. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah ekonomi Indonesia, yang menandakan kepercayaan investor asing dan pasar terhadap ekonomi Indonesia saat ini.

Pemerintah juga melakukan efisiensi fiskal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengalihkan anggaran tidak produktif sebesar Rp306 triliun untuk memperkuat sektor pangan, energi, dan pendidikan vokasi. Langkah ini diapresiasi oleh Fitch Ratings (Agustus 2025) yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberi dampak langsung bagi masyarakat kecil. Data Kementerian Pendidikan (September 2025) mencatat sebanyak 11.247 dapur MBG telah beroperasi di 38 provinsi, menjangkau lebih dari 13 juta siswa sekolah dasar. Program ini menekan angka stunting dan meningkatkan serapan hasil pertanian lokal, menciptakan efek ekonomi berlapis dari desa ke kota.

Kebijakan Koperasi Desa juga memperkuat ekonomi rakyat. Menurut Kementerian Koperasi (Kemenkop, 2025), tercatat lebih dari 15.000 koperasi baru aktif dengan dukungan pembiayaan digital dan kemitraan BUMN. Skema ini menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.

Politik, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi

Dari aspek politik dan demokrasi, pemerintahan Prabowo–Gibran relatif stabil dan inklusif. Tidak ada turbulensi politik besar yang mengganggu jalannya pemerintahan. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia (3–10 Oktober 2025), tercatat tingkat kepuasan publik sebesar 78,1 persen terhadap kinerja pemerintah. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Index Politica (1–10 Oktober 2025), yang menyebut 83,5 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, dengan 90,8 persen masyarakat mengetahui kebijakan pemerintah melalui media massa dan media sosial.

Sementara dalam segi hukum, pemerintahan Prabowo–Gibran berupaya memperbaiki efektivitas penegakan hukum. Survei IndoStrategi Research & Consulting (September–Oktober 2025) menempatkan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada skor 3,50 dari skala 5, menunjukkan tren positif di tengah tantangan struktural yang ada.

Penegakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum mengalami peningkatan cukup tajam, terutama oleh Korps Adhyaksa Kejaksaan Agung. Kasus-kasus besar telah diungkap dan menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kasus korupsi BBM sebesar Rp285 triliun, kasus korupsi timah sebesar Rp271 triliun, kasus korupsi minyak sawit sebesar Rp17,7 triliun, dan kasus lainnya kini masih dalam tahap penyelidikan–penyidikan. Pengungkapan kasus korupsi dengan nilai fantastis ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo menegaskan komitmen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan bersih. Sistem e-procurement dan pengawasan anggaran digital mulai diintegrasikan di lebih dari 80 persen lembaga negara (KemenPAN-RB, 2025). Meski jalan masih panjang, arah pembenahan kelembagaan sudah tampak jelas.

Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, Prabowo melanjutkan upaya reformasi TNI dan modernisasi sistem pertahanan. Pembentukan komponen cadangan serta penguatan pertahanan siber dan maritim menjadi langkah strategis di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

Di matra laut, Indonesia telah merampungkan pembelian kapal induk bekas Giuseppe Garibaldi dari Italia, pembuatan kapal selam nirawak buatan dalam negeri, dan pembuatan kapal perang kelas berat yang telah selesai serta masih dalam produksi PT PAL Indonesia.

Di matra udara, Indonesia telah merampungkan perjanjian pembelian 42 pesawat canggih generasi 4,5 Rafale buatan Prancis, perjanjian produksi bersama dengan Turki untuk 48 pesawat tempur generasi 5 KAAN, dan rencana pembelian 42 pesawat generasi 4,5 Chengdu J-10 dari Tiongkok.

Di matra darat, Indonesia memperkuat pertahanan dengan pembelian rudal canggih jelajah berdaya jangkau 280 km Tactical Ballistic Missile buatan Turki, yang merupakan rudal balistik pertama yang dimiliki oleh negara Asia Tenggara.

Diplomasi Internasional: Indonesia yang Lebih Percaya Diri

Tahun pertama pemerintahan ini juga ditandai oleh diplomasi luar negeri yang aktif dan produktif. Selama 2025, Presiden Prabowo melakukan 33 lawatan internasional, mencakup Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika.

Capaian konkret diplomasi ekonomi mencakup: Indonesia–Peru Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) ditandatangani 11 Agustus 2025, penyelesaian Indonesia–European Union CEPA (IEU-CEPA) pada 23 September 2025, dan penandatanganan Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA) pada 24 September 2025.

Kesepakatan tersebut membuka akses ekspor bagi produk pertanian, tekstil, dan mineral hijau Indonesia. Selain itu, Prabowo membawa pulang komitmen investasi senilai US$18,57 miliar (Rp294,8 triliun) dari lawatan ke lima negara pada November 2024, termasuk China, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Pada Juli 2025, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan investasi senilai US$27 miliar, termasuk kerja sama kesehatan dan vaksinasi haji (Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2025).

Langkah besar lainnya adalah keanggotaan Indonesia di BRICS pada Januari 2025. Langkah ini memperluas ruang ekonomi dan geopolitik Indonesia, menempatkannya di jajaran kekuatan ekonomi dunia baru. Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB (September 2025) juga menjadi momentum simbolik penting — menandai kembalinya Indonesia sebagai aktor diplomasi aktif setelah satu dekade absen di forum tertinggi dunia.

Kemandirian Pangan dan Desa Produktif

Sektor pangan menjadi fokus utama pemerintahan ini. Melalui program Lumbung Pangan Nusantara, pemerintah menargetkan peningkatan produksi beras sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2025. Menurut data Kementerian Pertanian (Agustus 2025), produksi pangan strategis naik 4,7 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan luas panen dan efisiensi distribusi logistik.

Kementerian Pertanian juga menginisiasi 10 kawasan pangan mandiri di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari strategi jangka panjang swasembada pangan. Bahkan, data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia hingga Oktober tahun ini telah surplus beras sebesar 3,7 juta ton. Artinya, swasembada pangan yang dicanangkan oleh Prabowo berada di jalur yang tepat.

Membaca Optimisme Bangsa

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran telah memperlihatkan kebijakan yang tepat dan terarah. Meskipun jalan menuju apa yang dicita-citakan dalam kampanye Prabowo–Gibran 2024 lalu masih menyisakan jalan panjang, apa yang telah dilakukan oleh Prabowo dalam kebijakannya selama ini membawa kita pada gairah dalam melihat Indonesia ke depan.

Kebijakan prorakyat, baik yang populis seperti MBG, penghapusan tunggakan BPJS 23 juta peserta, pemutihan kredit macet, sekolah rakyat, dan sebagainya, ataupun kebijakan yang tidak populis seperti gemuknya Kabinet Merah Putih merupakan langkah berani yang telah diambil Presiden dalam menjalankan mandat rakyat.

Paket kebijakan “84+44+5” yang diluncurkan pada September 2025 menjadi bukti pendekatan pemerintah yang tanggap dan terukur dalam menghadapi tantangan ekonomi. Program ini memadukan bantuan sosial dengan dorongan produktivitas masyarakat.

Melalui paket tersebut, pemerintah memperluas Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat, sekaligus meningkatkan program magang nasional hingga mencakup 80 ribu peserta. Program magang ini ditujukan bagi tamatan baru (fresh graduate) yang secara langsung mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam membangun negara Indonesia yang besar ini adalah dengan memanfaatkan sumber daya manusianya dan infrastruktur terpenting negara melalui desa. Karena peradaban bangsa akan tumbuh dan maju jika kedua hal ini dapat bertumbuh dengan baik.

Tantangan negara hari ini masih besar: menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, memperluas akses pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Namun, fondasi yang dibangun pada tahun pertama memberi optimisme bahwa arah kebijakan nasional bergerak di jalur yang benar.

Capaian ekonomi yang stabil, diplomasi yang aktif, dan kepercayaan publik yang tinggi menjadi modal sosial dan politik untuk melangkah lebih jauh. Terlebih, pemerintahan Prabowo–Gibran juga berhasil membangun citra kepemimpinan yang tegas, namun terbuka terhadap dialog publik. Survei Roy Morgan (Juli 2025) mencatat 69 persen masyarakat Indonesia percaya pada pemerintah — naik signifikan dibanding periode pra-Pemilu (61 persen).

Hal ini menunjukkan keberhasilan komunikasi politik yang efektif serta pendekatan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Jika konsistensi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat terus dijaga, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita, tetapi arah nyata yang sedang dikerjakan hari ini.