DETIK TV | JAKARTA — Dialog Akhir Tahun yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta menjadi ruang refleksi kritis terhadap kinerja pemerintahan di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mengusung tema “Jejak Langkah Pemerintah di Tahun Pertama: Apakah Visi Besar Prabowo Mulai Terlihat?”, kegiatan ini menghadirkan akademisi dan pengamat sosial politik, Ubedillah Badrun, sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, Muhamad Fiqram, menyampaikan bahwa dialog akhir tahun ini merupakan langkah reflektif terhadap satu tahun kalender pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menyoroti berbagai persoalan yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan menegaskan pentingnya ruang diskusi terbuka untuk membaca kondisi bangsa secara menyeluruh.

Menurut Fiqram, dialog ini diharapkan menjadi jembatan bagi kader HMI, mahasiswa, dan masyarakat agar memahami berbagai persoalan nasional secara komprehensif. Ia juga berharap Dialog Akhir Tahun HMI tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan berfungsi sebagai inkubator gagasan serta sarana penguatan nalar kritis kader. “HMI adalah organisasi perkaderan dan perjuangan, sehingga tradisi berpikir kritis harus terus dirawat,” ujarnya.

Sementara itu, dalam paparannya Ubedillah menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintah merupakan kewajiban moral sekaligus perintah agama. Menurutnya, kritik dan pertanyaan kritis bukanlah bentuk perlawanan, melainkan upaya menjaga keadilan dan memastikan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Ubedillah menyoroti persoalan korupsi yang dinilainya masih bersifat sistemik dan struktural. Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan berpotensi bocor akibat praktik korupsi dan kejahatan keuangan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada menurunnya kualitas kesejahteraan publik.

Selain itu, ia juga menyinggung maraknya korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada bencana ekologis, seperti banjir dan kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Menurutnya, bencana tersebut bukan semata faktor alam, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang abai terhadap prinsip keberlanjutan.

Di bidang ekonomi, Ubedillah menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita masih tergolong rendah dan ketimpangan sosial masih dirasakan kuat oleh sebagian besar rakyat.

Ia juga mengkritisi belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan belum berjalan maksimal.
Dalam aspek hak asasi manusia, Ubedillah menyebut negara belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ketidakjelasan penyelesaian tersebut dinilai memperpanjang krisis keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Masalah pengangguran terdidik turut menjadi sorotan. Mengutip data Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Indonesia (LPM UI), terdapat sekitar 6.000 pengangguran lulusan S2 dan S3. Fakta ini dinilai mencerminkan kegagalan kebijakan ketenagakerjaan serta pengelolaan sumber daya manusia nasional.

Tak kalah penting, Ubedillah menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Indeks demokrasi yang rendah ditandai dengan melemahnya kebebasan sipil dan menyempitnya ruang kritik. Demokrasi, menurutnya, cenderung berjalan secara prosedural namun kehilangan substansi.

Menutup pemaparannya, Ubedillah mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa usaha kolektif. Mengutip prinsip bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa usaha manusia, ia menegaskan bahwa persoalan bangsa yang luar biasa menuntut langkah-langkah luar biasa dari Presiden, bukan sekadar kebijakan normatif.