DETIKTV.co.id, JAKARTA – Kemunculan berbagai wacana untuk mengatasi kemacetan di Jalan (JL) TB Simatupang mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat.Rabu, (27/8/2025).

Belakangan, ada rencana dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, untuk mengalihfungsikan trotoar di beberapa titik yang terdampak oleh proyek-proyek sampai dengan saran dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) agar kebijakan ganjil-genap diterapkan di ruas tersebut.

Menanggapi kemunculan wacana-wacana tersebut, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, meminta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak reaktif dan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa.

“Kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalanan TB Simatupang memang sudah parah. Tapi, Pemprov DKI jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Kemacetan yang terjadi di sana harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang jadi sumber permasalahannya. Sehingga, Pemprov DKI dapat menerapkan solusi yang tepat terhadap kendala yang ditemukan nantinya,” katanya.

Bun mempertanyakan rencana pengalihfungsian trotoar yang telah digaungkan oleh Pramono. Menurutnya, solusi terhadap galian di beberapa titik itu adalah manajemen proyek yang lebih baik lagi, alih-alih melakukan pengalihfungsian trotoar yang juga akan merugikan pejalan kaki.

“Memang sedang ada banyak proyek galian yang sedang dilakukan di Jalan TB Simatupang itu. Sewaktu-waktu, galian-galian tersebut juga menimbulkan penumpukkan kendaraan di beberapa titik dan akhirnya mengakibatkan kemacetan. Jika benar demikian, maka solusinya bukanlah pengalihfungsian trotoar untuk digunakan oleh kendaraan bermotor. Apalagi, hal itu juga akan merugikan para pejalan kaki yang ruang geraknya akan menjadi semakin terbatas nantinya,” ujarnya.

“Artinya, pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kemunculan galian-galian tersebut harus melakukan manajemen proyek yang lebih baik lagi. Para kontraktor perlu berpikir bagaimana caranya proyek-proyek tersebut bisa dilaksanakan pada jam-jam sepi yang merupakan waktu ideal untuk melakukan itu. Selanjutnya, bagaimana proyek-proyek tersebut juga bisa berjalan dengan cepat dan tidak berlarut,” jelasnya.

Bun juga menilai opsi Gage belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan di JL TB Simatupang, terlebih jika berkaca dari kemacetan di ruas-ruas jalanan lainnya yang tetap terjadi setelah kebijakan tersebut diterapkan di sana.

“Usulan tersebut harus dikaji lebih dalam lagi perihal apakah masalah kemacetan di TB Simatupang bisa diselesaikan dengan kebijakan ganjil-genap. Terlebih, sudah dilihat contohnya bahwa penerapan kebijakan tersebut di beberapa ruas seperti Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said tidak berhasil mengatasi kemacetan. Kita bisa menyaksikan penumpukan kendaraan dalam jumlah besar tetap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk. Jangan sampai Pemprov DKI di sini mengambil langkah yang reaktif,” tutupnya.