Detik TV | Jakarta – Dalam beberapa minggu terakhir, publik dikejutkan oleh rangkaian kasus yang menyoroti rapuhnya tata kelola strategis Indonesia. Mulai dari terungkapnya praktik mafia beras di Sabang dan Batam hingga temuan bandara ilegal di Morowali, semuanya menunjukkan bahwa persoalan bangsa telah melampaui sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah ancaman serius terhadap ketahanan pangan, kedaulatan negara, dan martabat hukum.

Melihat situasi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Garuda AstaCita Nusantara (DPP GAN) menyampaikan seruan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya.

GAN menilai pemerintah perlu mendeklarasikan perang total terhadap tiga aktor perusak bangsa: koruptor, mafia pangan dan energi, serta kelompok yang menjadi kaki tangan kepentingan asing. Menurut GAN, ketiganya bukan sekadar pelaku kriminal, tetapi ancaman langsung terhadap masa depan Indonesia.

Ketua Umum DPP GAN, Muhammad Burhanuddin, menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kelompok-kelompok yang selama ini mengeruk keuntungan dari penderitaan rakyat.

“Indonesia tidak boleh kalah dari koruptor dan para mafia yang menghisap kekayaan rakyat. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi persoalan kedaulatan dan masa depan anak cucu kita,” ujarnya pada Rabu, 26 November 2025.

Burhanuddin menambahkan bahwa GAN berdiri kokoh mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membersihkan negara dari praktik yang menghambat pembangunan nasional.

“GAN berdiri tegak bersama Presiden untuk menutup ruang gerak mereka hingga ke akar-akarnya.”

Di tengah dinamika tersebut, DPP GAN menegaskan komitmennya mendukung agenda besar pemerintahan melalui AstaCita Presiden, terutama dalam sektor pangan, energi, dan sumber daya alam. GAN menilai bahwa perbaikan tata kelola membutuhkan kombinasi kebijakan yang kuat dan konsistensi pemberantasan korupsi, termasuk pembubaran kartel yang menguasai rantai distribusi serta sumber daya vital negara.

Burhanuddin menekankan bahwa transformasi tata kelola tidak akan berhasil bila rantai korupsi dan mafia tidak diputus secara tegas.

“Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud bila rantai korupsi dan kartel diputus. GAN siap berada di garis depan untuk mengawal agar agenda besar Presiden berjalan tanpa gangguan para perusak bangsa.”

Sebagai bentuk aksi nyata, DPP GAN bersama LBH GAN akan melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga penegak hukum nasional, termasuk Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian RI. Audiensi ini bertujuan menyampaikan dukungan organisasi terhadap percepatan pemberantasan korupsi dan penuntasan kasus-kasus besar yang masih tertunda, sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi atau perlambatan.

GAN juga akan melakukan pemantauan berkala dan menyampaikan perkembangan serta rekomendasi langsung kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas publik.

GAN menyadari bahwa pemberantasan korupsi dan penertiban mafia tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Kolaborasi masyarakat sipil, organisasi, akademisi, dan seluruh elemen bangsa sangat menentukan keberhasilan agenda ini. Dalam konteks ini, GAN memosisikan diri sebagai kekuatan penggerak yang siap mengawal jalannya pemerintahan menuju tata kelola yang lebih transparan, adil, dan berdaulat.

Menutup pernyataannya, Burhanuddin menyerukan persatuan seluruh komponen bangsa.

“Ini saatnya kita bersatu. Koruptor dan mafia tidak boleh lagi mengendalikan arah negeri ini. GAN akan terus mengawal, menekan, dan berdiri di samping Presiden Prabowo hingga Indonesia benar-benar bersih dan berdaulat.”

Dengan seruan dan langkah konkret tersebut, DPP GAN berharap Indonesia memasuki era baru yang lebih tegas, lebih bersih, dan lebih berdaulat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—sebuah era di mana mafia dan koruptor tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi.