Detik TV | Jakarta – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta, Muhamad Fiqram, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bertanggung jawab penuh atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pasca demonstrasi 28–29 Agustus 2025.

“Ini bukan demonstrasi biasa, tapi ini tragedi kemanusiaan,” tegas Fiqram dalam pernyataannya, Sabtu (30/8).

Ia menyoroti bahwa demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online yang meninggal akibat insiden dengan kendaraan aparat. Menurutnya, kondisi ini merupakan cerminan dari kekecewaan dan kemarahan rakyat yang tidak lagi bisa dibendung.

Fiqram meminta DPR RI untuk segera mendengar dan menyerap aspirasi rakyat dengan langkah nyata, bukan sekadar retorika politik. Ia juga menuntut agar DPR mengambil sikap tegas dengan menarik kembali peraturan terkait tunjangan kinerja yang dinilai tidak sesuai, serta mencopot anggota DPR yang memicu provokasi hingga tragedi ini terjadi.

Lebih lanjut, ia mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan rakyat.

“Hari ini rakyat sudah berbicara dengan darah dan air mata. DPR tidak boleh menutup mata. Segera ambil langkah konkret, atau sejarah akan mencatat mereka sebagai pihak yang mengabaikan suara rakyat,” tutup Fiqram.