DETIKTV.CO.ID, HALSEL– Terkait pembangunan jembatan Desa Ngute-Ngute Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,( Halsel) provinsi Maluku Utara,( Malut) yang habiskan Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 400 juta kembali disorot.

 

Tak hanya praktisi hukum seperti yang diberitakan sebelumnya, kini pembangunan tersebut kembali mendapatkan kritikan dari Mahasiswa yang juga selaku putra daerah desa setempat.

 

Ardyanto Ajid, salah satu Mahasiswa Desa Ngute-Ngute kepada media ini menyampaikan ke perhatiannya terhadap rancangan pembangunan jembatan yang tidak dapat diselesaikan itu.

 

Menurut Ardiyanto, anggaran Rp 400 juta tidak cukup untuk dialokasikan ke pembangunan berupa jembatan. Alasannya kata Ardiyanto, pembangunan jembatan membutuhkan biaya yang cukup besar lantaran material dan lokasi pembangunan tersebut berada di perairan.

 

“Kalau rancangan awal sebelum dibangun kenapa tidak dikaji dulu. Sangat tidak logis, DD Rp 400 juta dihabiskan cuma-cuma,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Ardiyanto menyebutkan pembangunan jembatan tersebut sudah rusak total sebelum difungsikan masyarakat. Belum lagi, sisa bangunan yang belum diselesaikan itu rencana dibangun di tahun ini.

 

“Bangunannya sudah rusak total, retak dan sebagian sudah hancur parah. Statemen Pak Kades di salah satu media dengan menerangkan bahwa sisa pembangunannya bakal diselesaikan di tahun ini. Ini bagian dari langkah cerobo Pak Kades, jika bangunan sebelumnya sudah rusak berarti harus dilakukan perbaikan rehabilitas, dan jika bersamaan dengan pekerjaan sisa pembangunan lanjutannya berarti harus membutuhkan anggaran yang sangat banyak,” pungkasnya.

 

“Lalu apakah Pak Kades akan gunakan DD Desa Ngute-Ngute lagi? Berarti DD tahap ini sebagian besarnya dialihfungsikan ke pembangunan jembatan saja,” tambahnya.

 

Dikatakan, Kepala Desa Ngute-Ngute, Muin Abdurrahim tampaknya mempunyai ambisi yang besar tanpa melihat situasi masyarakatnya. DD ratusan juta rupiah ludes tak tersisa hanya menyisakan sebuah pajangan dan atau bangunan yang sudah mulai rusak.

 

“Ini terlalu ceroboh, sekali lagi, ini sangat ceroboh. Pak Kades harusnya pertimbangkan dengan baik, sebelum mengambil keputusan untuk melangkah. Rp 400 juta habis tidak ada hasil, masyarakat belum gunakan dan fungsikan jembatan itu, tapi sudah rusak. Ini bagian dari kelalaian tata kelola pemerintahan,” tandasnya.

 

Ardiyanto juga mendesak pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar mengaudit laporan pertanggungjawaban Desa Ngute-Ngute mulai dari Tahun 2019 hingga 2024.

 

“DPMD dan Inspektorat jangan diam, persoalan ini harus dibuka dan ada transparansi. Segera lakukan audit dan Investigatif,” cetusnya.

 

Tak sampai disitu, Ardiyanto juga menyentil soal Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang juga ditemukan bermasalah. Pasalnya, hingga saat ini, pembangunan MCK Desa Ngute-Ngute juga hanya dijadikan pajangan buah tontonan masyarakat.

 

“Selain itu, pembagunan MCK juga demikian bermasalah, bagaimana tidak, bangunan tersebut ibaratnya pajangan iklan saja, karena tidak bisa digunakan masyarakat, hingga saat ini, bangunan itu tidak bisa difungsikan masyarakat,” paparnya.

 

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu juga mengungkapkan bahwa, tata kelola pemerintahan Desa Ngute-Ngute tidak baik-baik saja. Banyak masalah yang hingga saat ini sengaja didiamkan.

 

“Maka dari itu, secara kelembagaan, saya selaku Mahasiswa dan putra daerah Desa Ngute-Ngute, meminta dengan tegas, Inspektorat dan DPMD turun audit dan lakukan Investigasi. Ini supaya ada kejelasan dan tidak menimbulkan kesalahan pahaman,” pintanya.

 

“Kemudian, ada informasi katanya hampir setiap tahun ini, tidak dilakukan Musyawarah Desa (Musdes), dan juga papan informasi pembangunan juga masih buram, itu artinya tidak ada transparansi dari Kepala Desa, maka DPMD, Inspektorat harus turun tangan,” sambungnya.

 

Ia juga menegaskan, dalam kurun waktu 7 hari (seminggu) apabila pihak Inspektorat dan DPMD tidak ambil langkah tegas terkait sejumlah masalah tersebut, pihaknya bakal menggalang massa membentuk fron dan melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Halsel.

 

“Saya mewakili teman-teman menguji eksistensi dan keberpihakan kedua instansi tersebut apakah lebih berpihak kepada masyarakat atau malah sebaliknya melindungi Kepala Desa.

 

 

Kami juga akan menggalang massa dan membentuk fron untuk berdemonstrasi di Kantor Bupati Halsel dan bertemu langsung dengan Pak Bupati,” tegasnya.