DETIKTV (Jakarta) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, menentang wacana kebijakan mengirimkan anak nakal ke barak seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, di DKI Jakarta. Rabu (11/6/2025).

Menurutnya kebijakan tersebut merupakan suatu kemunduran apabila diterapkan di ibukota, dikarenakan sudah ada metode-metode lain untuk mengatasi kenakalan remaja.

“Saya berpikiran kalau diterapkan di Jakarta dengan membawakan si anak tadi ke barak militer, ini justru kemunduran kalau di DKI Jakarta. Karena apa, di Jakarta itu fasilitasnya sudah sangat amat memadai,” katanya saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk “Disiplin ala Militer untuk Anak Nakal: Solusi atau Pelanggaran Hak?” pada Hari Kamis (5/6/2025) lalu.

Berbeda dengan di Jawa Barat, August mengatakan bahwa Jakarta sudah memiliki ruang-ruang terbuka seperti taman-taman yang bisa menjadi sarana bagi anak-anak muda meluapkan energinya dalam berkreasi di sana. Sehingga, tenaga yang bisa dipakai untuk kenakalan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif.

“Di sini saja misalnya, ruang terbuka yang namanya bisa bermain, bisa membuat nyaman sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI. Jadi perbedaannya juga harus kita lihat di Jawa Barat dengan di Jakarta,” sambungnya.

Kemudian, August juga berpendapat bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) juga sudah bekerja dengan baik di Jakarta.

“Selain fasilitas tadi juga namanya DPPAPP yang ada di Jakarta itu benar-benar kalau sepengetahuan saya bertindak kalau ada pengaduan kalau ada masalah,” lanjutnya.

Hanya saja, August mengakui bahwa dinas terkait belum memprioritaskan isu kenakalan anak-anak. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak yang punya keresahan untuk mendorongnya agar menjadi perhatian pihak-pihak berwajib.

“Selain fasilitas tadi juga namanya DPPAPP yang ada di Jakarta itu benar-benar kalau sepengetahuan saya bertindak kalau ada pengaduan kalau ada masalah,” ujarnya.

“Tapi kembali lagi kenakalan anak ini belum menjadi prioritas bagi mereka. Mari kita colek juga ini bukan hanya gubernur, bukan hanya Mas Pram, juga dinasnya,” terusnya.