JAKARTA, DETIKTV.co.id – Tidak lama setelah penggerebekan situs judi online (judol) internasional di Hayam Wuruk minggu lalu, warga Jakarta kini dibuat heboh lagi oleh dugaan terjadinya eksploitasi dan prostitusi anak-anak di bawah umur oleh Warga Negara (WN) Jepang di Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel).

Skandal ini mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, yang mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas warga negara asing (WNA) di ibukota.

“Skandal ini sangat mencoreng cita-cita Jakarta menjadi kota global. Belum lama terjadi penggerebekan terhadap situs judol di Hayam Wuruk minggu lalu, kini muncul kabar tidak mengenakan tentang adanya eksploitasi serta prostitusi anak-anak di bawah umur di Blok M,” katanya.

“Tentu saja, bukan ini yang kita inginkan. Ketika kita beraspirasi menjadi kota global, maksudnya itu bukan kota global yang membuka celah seluas-luasnya bagi kriminal-kriminal dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejinya di sini. Ke depannya, Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta harus memperketat pengawasannya terhadap aktivitas-aktivitas para ekspat di sini,” imbuhnya.

Kevin memperingatkan Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak berwenang tentang skandal eksploitasi seksual besar Epstein Files yang sempat menguncang dunia. Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta dan aparat-aparat keamanan berkoordinasi secara erat agar hal serupa tidak terjadi di Jakarta.

“Kita masih ingat dengan Epstein Files. Kami tidak ingin ada Blok M Files terjadi di Jakarta yang sama-sama kita cintai ini. Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemprov DKI dan aparat-aparat penegak hukum di tingkat nasional harus menjadi satu. Satu dalam bersikap dan satu dalam bertindak tegas untuk mengusut serta memberantas praktiknya hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengencarkan patroli-patroli gabungan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di kawasan-kawasan yang diduga menjadi tempat dilakukannya berbagai aktivitas ilegal.

“Selama beberapa waktu ke depan, Satpol PP bersama dengan pihak kepolisian harus mengencarkan patroli-patroli gabungan. Kalau perlu, Pemprov DKI juga bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan Brimob untuk mendapatkan perlindungan tambahan ketika memasuki wilayah-wilayah yang dianggap berbahaya,” sambungnya.

Tidak ketinggalan, Kevin juga membicarakan peran institusi-institusi lainnya seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta dalam menjaga lingkungan masyarakat di sekitarnya.

“FKDM, Satgas Jaga Jakarta, dan lain-lain juga harus mengambil peran dalam membantu aparat-aparat penegak hukum kita dengan cara melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan. Besar harapannya, rekan-rekan di lembaga-lembaga tersebut juga bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga lingkungan di sekitarnya,” terusnya.

“Kami di DPRD juga akan terus berkoordinasi secara intens dengan rekan-rekan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk membicarakan apa-apa saja langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi dan menghadapi kejadian-kejadian seperti itu. Keamanan dan keselamatan masyarakat, terkhusus anak-anak kita harus menjadi prioritas nomor satu,” tutupnya.