JAKARTA, DETIKTV.co.id – 9 Mei 2026, Menanggapi wacana Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, untuk memperluas pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ke Jalan Rasuna Said, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, memberikan catatan.

Kevin menilai bahwa perluasan HBKB alias Car Free Day (CFD) ke Jalan Rasuna Said untuk pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-499 merupakan langkah simbolis yang tepat. “Kawasan Rasuna Said memang punya simbol kuat sebagai wajah Jakarta modern. Ada pusat diplomasi, bisnis, transportasi, perkantoran, ruang gaya hidup, dan aktivitas warga,” katanya.

“Jadi kalau mau bicara Jakarta menuju kota global, kawasan ini memang salah satu etalasenya,” sambung legislator dari partai berlogo gajah itu.

Kendati demikian, Kevin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti di langkah seremonial saja. Melainkan, awal dari perbaikan-perbaikan menyeluruh dan permanen terhadap lanskap Rasuna Said dan jalanan-jalanan lainnya di Jakarta menjadi lebih tertata, asri, dan terintegrasi dengan transportasi umum.

“Kota global tidak boleh hanya menjadi slogan panggung. Jangan sampai Rasuna Said dibuat cantik satu hari saja untuk seremoni, tapi setelah itu warga tetap menghadapi masalah lama. Macet, parkir liar, trotoar tidak nyaman, PKL (Pedagang Kaki Lima) tidak tertata, sampah menumpuk, transportasi belum terintegrasi, dan pelayanan publik yang belum siap,” tekannya.

“Kalau CFD Rasuna Said hanya menjadi proyek pencitraan sesaat, warga akan cepat membaca. Tapi kalau ini dikelola serius, konsisten, dan berbasis kebutuhan warga, maka bisa menjadi standar baru ruang publik Jakarta,” lanjutnya.

Kevin mengingatkan bahwa dukungannya terhadap wacana CFD di Rasuna Said bukan merupakan cek kosong. Melainkan kepercayaan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa benar-benar menyelenggarakannya dengan baik.

“Pemprov DKI harus menyiapkan kajian lalu lintas yang matang, pengaturan transportasi publik, titik parkir resmi, pengendalian PKL,” ujarnya.

“Sistem kebersihan, toilet umum, posko kesehatan, pengamanan, akses darurat, serta fasilitas yang ramah untuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” terusnya merincikan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaannya, Kevin mendorong agar antar-dinas Pemprov DKI Jakarta bekerjasama satu sama lainnya secara efektif dan efisien.

“Komisi A akan mendorong agar koordinasi antarperangkat daerah tidak sekadar formalitas rapat. Harus jelas siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasinya,” terangnya.

Di mana, keberhasilannya bergantung kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik (Diskominfotik), dan lain-lain

“Satpol PP, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, Gulkarmat, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Disparekraf, Kominfotik, wali kota, camat, lurah, sampai aparat keamanan harus berada dalam satu komando kerja yang rapi,” pungkasnya.